Bawa Suara Desa ke Kabupaten: Keberanian Ibu-Ibu Sekolah Perempuan di Musrenbang Morotai

Bawa Suara Desa ke Kabupaten: Keberanian Ibu-Ibu Sekolah Perempuan di Musrenbang Morotai

Oleh Febriana 10 Apr 2026 18

MOROTAI – Kehadiran perempuan akar rumput dari Sekolah Perempuan Sambe dan Marimoi dalam forum pengambilan kebijakan menjadi langkah nyata untuk memastikan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Pada Selasa, 07 April 2026, di Aula Kantor Bupati, Ibu Heni (Sekolah Perempuan Sambe) dan Ibu Umi (Sekolah Perempuan Marimoi) hadir langsung dalam kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kabupaten Pulau Morotai.

 

Bukan sekadar hadir, kedua perwakilan ini secara berani menyampaikan usulan-usulan strategis yang lahir dari keresahan dan kebutuhan perempuan di tingkat desa. Hal ini membuktikan bahwa perempuan akar rumput kini semakin berdaya dan paham akan hak-hak mereka dalam perencanaan pembangunan.

 

Dalam forum tersebut, perwakilan Sekolah Perempuan menekankan tiga usulan utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah:


1.    Perlindungan Nyata bagi Perempuan dan Anak

Sekolah Perempuan meminta Pemerintah memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan menghentikan praktik perkawinan anak yang masih terjadi di desa-desa.

2.    Layanan Hukum dan Pendampingan hingga ke Desa

Mendorong implementasi penuh 11 layanan UPTD PPA sesuai mandat UU TPKS. Harapannya, petugas tidak hanya menunggu di kantor, tetapi aktif melakukan penjangkauan kasus hingga ke pelosok desa agar perempuan korban kekerasan mendapatkan keadilan.

3.    Dukungan untuk Sekolah Perempuan

Meminta komitmen serius Pemerintah Daerah untuk mendukung keberadaan Sekolah Perempuan sebagai ruang belajar dan tempat berorganisasi bagi perempuan akar rumput. Ruang ini penting agar perempuan desa terus kritis dan mampu mandiri.

 

Langkah Ibu Heni dan Ibu Umi di aula kabupaten adalah bukti bahwa ketangguhan tidak selalu soal fisik, tapi soal keberanian untuk berbicara. Sekolah Perempuan telah menjadi wadah bagi perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan menyusun rencana demi masa depan desa yang lebih baik. Dengan masuknya usulan ini ke dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD), diharapkan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai ke depannya tidak lagi meninggalkan suara perempuan, terutama mereka yang berada di wilayah rentan dan marginal. 

#INKLUSI #Institut Kapal Perempuan #LBH perempuan dan Anak Morotai #Sekolah Perempuan #RKPD #Musrenbang