Duta Besar Australia Berdialog dengan Sekolah Perempuan di Pulau Morotai

Kunjungan Duta Besar Australia menyoroti dukungan program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) terhadap inisiatif penguatan kepemimpinan perempuan yang dijalankan oleh Institut KAPAL Perempuan bersama mitra lokal Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak (LBH PA) Morotai. Tujuan utama kunjungan adalah mendengar pengalaman anggota Sekolah Perempuan, melihat praktik pengelolaan Pos Pengaduan, dan memperkuat kerja sama antara masyarakat, organisasi sipil, dan pemerintah daerah.

Sekolah Perempuan adalah model pendidikan komunitas yang dirancang untuk:

1. 1. Memperkuat kepemimpinan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal.
   2. Mendorong partisipasi aktif dalam Musyawarah Perencanaan Desa dan forum penyusunan RPJMD untuk memastikan suara perempuan terdengar dalam perencanaan pembangunan.
   3. Mengawal akses layanan dasar yang inklusif bagi masyarakat miskin.
   4. Berperan dalam pemantauan pemilu, mediasi konflik komunitas, dan pengelolaan Pos Pengaduan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, akses kesehatan reproduksi, serta perlindungan sosial.

Hingga kini, Pos Pengaduan Sekolah Perempuan telah beroperasi di sembilan desa dan menjadi rujukan masyarakat untuk berbagai permasalahan, mulai dari konflik keluarga dan masalah warisan hingga isu lingkungan.

Dalam dialog bersama anggota Sekolah Perempuan, tim LBH PA Morotai, Institut KAPAL Perempuan, dan perwakilan pemerintah daerah, Dubes Rod Brazier menyampaikan apresiasi atas inisiatif lokal tersebut. Ia menegaskan kebanggaannya atas dukungan Australia terhadap upaya masyarakat yang memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta mendorong kepemimpinan perempuan desa menuju pembangunan yang inklusif bagi semua.

Direktur LBH PA Morotai, Djuniar, menjelaskan bahwa lembaganya memprioritaskan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena banyak korban kesulitan mengakses layanan akibat keterbatasan geografis, transportasi, dan infrastruktur di pulau-pulau kecil. Pos Pengaduan hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dan telah dipercaya masyarakat dalam menangani beragam kasus.

Direktur Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Budhis Utami, menekankan pentingnya prioritas perhatian terhadap perempuan di wilayah kepulauan, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia menyoroti kebutuhan penguatan akses layanan dasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim sebagai bagian dari upaya pemberdayaan perempuan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, In Ahmad, S.Ag., M.Pd.I., menyatakan bahwa pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Pos Pengaduan dan melibatkan LBH PA Morotai serta Sekolah Perempuan dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 untuk memastikan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.